Pemerataan Pembangunan, Kunci Penjaga Integrasi Bangsa
Jokowi disebut mampu menjaga integrasi bangsa melalui pembangunan yang dilakukan hingga saat ini. Hal ini dikarenakan Jokowi memberikan perhatian terhadap pembangunan Indonesia dengan sifat yang sama kepada setiap daerah melalui pemerataan.
Jokowi terbukti sangat fokus untuk memberikan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini dapat terlihat dari program pembangunan Jokowi yang berwujud Indonesia sentris.
Sebagai contoh, Sumatra juga mendapat imbas dari pembangunan Jokowi. Tol Sumatra yang digenjot pembangunannya oleh Jokowi sudah memudahkan akses bagi masyarakat. Tak hanya itu, pembangunan Jokowi pun mempermudah akses ekonomi masyarakat.
Sehingga apa yang dilakukan Jokowi memberikan banyak kemudahan bagi masyarakat.
“Tol Sumatera saja satu contoh, yang telah mendekatkan Sumatera dengan Jawa yang menjadikan kemudahan,” kata Dardiri.
Wah, Ternyata Pembangunan Sumatra Sudah Berjalan Sesuai Prioritas Nasional
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo mengapresiasi rencana pembangunan Provinsi se-Sumatera yang sinkron dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Gubernur Se-Sumatera Tahun 2022, Kamis, 30 Juni 2022.
Tema pembangunan tahun 2023 yaitu “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan." Tema tersebut ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan tahun sebelumnya, hasil forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, serta isu strategis dan dinamika pandemi Covid-19. Tema tersebut juga wujud konsistensi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024.
Wempi mengatakan, dalam proses perencanaan pembangunan tahun 2023, seluruh provinsi di wilayah Sumatera telah melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunanan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023 dengan baik dan lancar.
"Berdasarkan hasil pencermatan dari Kemendagri, kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Gubernur 10 (sepuluh) Provinsi yang telah menetapkan tema pembangunan tahun 2023 yang sinkron dengan tema pembangunan RKP Tahun 2023," kata Wempi.
Kemendagri juga telah mencermati prioritas pembangunan seluruh wilayah Sumatera yang telah disampaikan pada saat Fasilitasi Ranpergub RKPD. Prioritas itu di antaranya, pertama, pembangunan infrastruktur kewilayahan dalam rangka peningkatan konektivitas. Kedua, pengelolaan lingkungan hidup. Ketiga, optimalisasi potensi daerah di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan perairan.
Kemudian prioritas keempat, peningkatan tata kelola pemerintahan guna mewujudkan pelayan publik yang prima. Kelima, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Keenam, peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengentasan kemiskinan.
"Saya berharap pada pelaksanaan pembangunan tahun 2023 benar-benar difokuskan dalam mencapai berbagai prioritas pembangunan yang telah ditetapkan, serta tetap mengindahkan berbagai kaidah kebijakan yang tercantum dalam Permendagri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2023," ujar Wempi.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melakukan pembangunan sejumlah infrastruktur di Pulau Nias. Hal ini berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PKE).
"Sudah kami programkan di Kementerian PUPR seperti pembangunan jalan, penyediaan air, rehabilitasi sekolah, perumahan, dan juga Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Kali ini saya ingin mengecek sejumlah progresnya," kata Menteri Basuki di Nias dikutip dalam siaran pers, Jumat (1/7/2022).
Di bidang perumahan, Kementerian PUPR pada tahun 2021 lalu telah membangun Rumah Khusus Masyarakat Miskin di Nias Utara dengan tipe 36 sebanyak 20 unit dengan anggaran Rp3,2 miliar. Pada tahun 2022, telah dialokasikan anggaran sebesar Rp15 miliar untuk program BSPS/bedah rumah mendukung PKE di Nias Selatan 200 unit, Nias Barat 250 unit dan Nias Utara 300 unit.
Sementara itu, di bidang permukiman, Kementerian PUPR pada 2021 telah melaksanakan program Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) reguler di sejumlah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yakni KSM Aine di Nias Barat, KSM Khoda di Nias Barat, KSM Sanu'ao di Nias Utara dan KSM Samaeri di Nias Utara.
Menteri Basuki berkata, salah satu program yang juga mulai berjalan adalah penyediaan air baku berkapasitas 25 liter/detik untuk wilayah Gunung Sitoli dengan anggaran Rp7,5 miliar di tahun 2022. Pada tahun 2020 juga telah dibangun Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) Desa Fadoro dan Desa Hiliduho dengan kapasitas masing-masing 175m3 dan 360 m3.
"Di Pulau Nias juga kita lakukan renovasi 91 sekolah, salah satunya SD Negeri Sitolubanua di Nias Utara yang sudah saya kunjungi. Saya kira masih perlu ditingkatkan lagi untuk bangunan-bangunan yang belum disentuh, saya minta untuk diperbaiki lagi termasuk penghijauannya," kata Menteri Basuki.
0 Response to " Pemerataan Pembangunan, Kunci Penjaga Integrasi Bangsa"
Posting Komentar