Menhub Temui Pejabat Jepang Membahas Proyek Transportasi

   

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menemui sejumlah pejabat pemerintah Jepang dan pihak swasta untuk membicarakan sejumlah proyek transportasi di Indonesia. Setibanya di Jepang, Me nhub disambut Dubes RI di Tokyo Heri Akhmadi.

Lalu menemui Penasehat Khusus Perdana Menteri Mr. Mori Masafumi, Menteri Transportasi Jepang Mr. Saito Tetsuo, dan Gubernur Japan Bank for International Cooperation (JBIC) Mr. Maeda.

Menhub mengatakan, pertemuan ini dalam rangka mendorong percepatan pengerjaan dan penyelesaian sejumlah proyek transportasi di Indonesia.

Menhub mengatakan, Indonesia- Jepang memiliki hubungan yang baik. Hubungan diplomatik kedua negara sudah berlangsung selama 60 tahun lebih. “Kedua negara sepakat untuk terus meningkatkan kerjasama di berbagai sektor, termasuk transportasi,” ujar Menhub.

"Kami juga akan menyampaikan kepada pemerintah Jepang untuk mendorong korporasi swasta mereka berpartisipasi pada sejumlah proyek infrastruktur transportasi di Indonesia," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (21/6/2022). Dia menjelaskan, terdapat 3 proyek pembangunan infrastruktur yang menjadi fokus pembahasan pertemuan ini, yaitu proyek MRT North-South dan East-West, Pelabuhan Patimban Fase 1-2, dan pembangunan Proving Ground.

Menurutnya, investasi yang dikerjasamakan dengan pihak asing seperti Jepang diharapkan tidak hanya mempercepat proses pembangunan secara fisik, tetapi juga dapat memberikan efek berganda. Misalnya seperti meningkatkan kualitas SDM nasional melalui alih teknologi, menciptakan lapangan pekerjaan yang luas, serta mewujudkan perdamaian dan kestabilan di kawasan regional maupun global. "Kedua negara sepakat untuk terus meningkatkan kerjasama di berbagai sektor, termasuk transportasi," kata dia.

Pertemuan ini  merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencari pendanaan proyek infrastruktur di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Di tengah keterbatasan fiskal, kami harus semakin intensif mencari pendanaan kreatif di luar APBN, yang melibatkan pihak swasta nasional maupun asing agar pembangunan dapat terus berlanjut," ucapnya. Pada Rabu besok, Menhub dijadwalkan melanjutkan pertemuan dengan Presiden Japan International Cooperation Agency (JICA) Mr. Yamanaka Shinichi, mantan PM Jepang Mr. Fukuda, dan President & CEO Toyota Tsusho Corporation Mr. Kashitani.

Siasat Menanggulangi Kekurangan Dana dalam Pembangunan Infrastruktur

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) masih akan berupaya mengintensifkan pendanaan non APBN. Hal tersebut diperlukan untuk mengatasi selisih atau gap yang terjadi antara pagu kebutuhan dan alokasi anggaran yang diberikan kepada Kemenhub. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir terus terjadi gap yang cukup besar antara pagu kebutuhan dengan alokasi anggaran yang diberikan kepada kementeriannya.

Hal itu masih akan terjadi pada tahun depan, di mana pagu kebutuhan 2023 Kemenhub sebesar Rp 73,8 triliun, sementara pagu indikatif yang dialokasikan sebesar Rp 33,02 triliun, sehingga terdapat selisih sebesar Rp 40,78 triliun. "Benar bahwa aspek pendanaan menjadi suatu yang sulit. Dari 5 tahun terakhir ini kita gap dana yang kita butuhkan dan yang tersedia itu relatif menjauh," tutur Budi, dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI, Selasa (7/6/2022). Oleh karenanya, Budi menekankan, sampai saat ini peran swasta baik nasional maupun internasional dalam pembangunan infrastruktur transportasi semakin diperlukan. Lebih lanjut Ia melaporkan, pihaknya secara aktif membuka peluang kerja sama internasional dengan sejumlah negara seperti Jepang, Korea, dan sejumlah negara di eropa. “Saya telah intensif bicara dengan pihak World Bank, Jepang, dan Korea untuk membicarakan peluang pendanaan proyek-proyek strategis. Ke depan akan kami intensifkan,” ujar dia.

Selain mengintensifkan pendanaan kreatif, Kemenhub juga mendorong peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Badan Layanan Umum (BLU). Di sisi lain, penentuan skala prioritas pembangunan juga harus dilakukan. Budi menjelaskan, fokus dan kebijakan penyusunan anggaran dan belanja tahun 2023 diarahkan pada proyek-proyek yang sedang berjalan, mengakomodasi usulan Musrenbangnas, peningkatan kualitas keselamatan dan pelayanan, mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri, serta mendukung persiapan dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). “Kita memang seyogyanya konsentrasi pada proyek yang sudah ada. Kalau ada inisiatif proyek baru, hanya sebatas perencanaan dan penentuan lokasi (penlok)," kata dia. "Seperti yang sudah kami inisiasi di Palembang untuk membangun Pelabuhan di Tanjung Carat. Dimana kami berikan kesempatan kepada BUMD dan swasta untuk mengembangkannya tanpa APBN," tambahnya.

Share this post