Berebut "Restu" Jokowi Menuju Pemilu Presiden 2024...

MEDIA BERITA - Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 masih jauh. Namun, sejumlah tokoh politik sudah berancang menabuh genderang persaingan. Ada yang telah mendeklarasikan diri bakal maju sebagai calon presiden, ada pula yang sibuk menjajaki partai lain untuk berkoalisi. Beberapa dari mereka sesumbar telah mengantongi restu dari presiden untuk melenggang ke panggung pemilihan. Tampaknya, dukungan dari Presiden Joko Widodo jadi incaran para elite politik sebagai salah satu bekal menghadapi kompetisi.

Salah satu yang menyatakan bakal maju sebagai calon presiden di Pilpres 2024 ialah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Gerindra mengeklaim Presiden Jokowi telah memberi izin ke Menteri Pertahanan itu untuk kembali mencalonkan diri di pilpres. Menurut Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, izin tersebut diberikan ketika Jokowi bertanya langsung ke Prabowo ihwal rencana pencalonannya. "Ya, Pak Prabowo pernah ditanya (oleh presiden) maju, enggak? Dia bilang, kalau Bapak mengizinkan. Dan ternyata, kan, diizinkan untuk maju," kata Dasco dalam wawancara khusus bersama Harian Kompas, Jumat (29/7/2022).

Dasco mengatakan, restu Jokowi menjadi salah satu pertimbangan bagi Prabowo untuk maju kembali di panggung pilpres. "Ya sudah, dengan berbagai pertimbangan, akhirnya akan maju," ucapnya. Adapun Prabowo telah mendeklarasikan diri bakal maju sebagai capres Pemilu 2024 dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Gerindra yang digelar Jumat (12/8/2022) kemarin.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar juga pernah mengeklaim dirinya mendapat restu dari Jokowi untuk maju pada Pilpres 2024. Menurut Cak Imin, begitu panggilan akrabnya, presiden bakal memberikan restu ke siapa saja tokoh, termasuk dirinya, yang hendak mencalonkan diri pada pemilihan mendatang. "Pak Jokowi pasti mendukung semua calon. Presiden memang harus merestui semuanya," kata Muhaimin dalam keterangannya, Rabu (3/8/2022).

Muhaimin sendiri telah berulang kali menyatakan keinginannya maju sebagai capres atau cawapres pada Pilpres 2024. Bahkan, ambisinya maju di pemilu presiden sudah dia utarakan sebelum Pilpres 2019. Namun, sejauh ini, belum ada tanda-tanda Muhaimin bakal mencalonkan diri baik sebagai capres maupun cawapres.

Kendati begitu, PKB, partai yang ia pimpin, telah meresmikan koalisi dengan Gerindra untuk Pemilu 2024.

Mei lalu, berembus isu bahwa Jokowi memberikan restu untuk Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo maju pada Pilpres 2024. Ini bermula dari pernyataan Jokowi dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V Pro Jokowi (Projo) yang digelar di Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (21/5/2022). Mulanya, Jokowi bicara soal politik 2024. Ketua Dewan Pembina Projo itu bilang, jangan terburu-buru perihal tersebut.

Ia meminta organisasi relawan pendukungnya bersabar, sekalipun mungkin yang mereka dukung hadir di tengah-tengah Rakernas. "Jangan tergesa-gesa, jangan tergesa-gesa. Meskipun, meskipun, mungkin yang kita dukung ada di sini," kata Jokowi. Sontak, hadirin bersorak-sorai. Mereka bertepuk tangan, beberapa meneriakkan nama Ganjar yang memang hadir dalam acara tersebut. Pernyataan Jokowi soal "mungkin yang kita dukung ada di sini" pun dinilai sebagai sinyal restu ke Ganjar untuk maju di Pemilu 2024. Ganjar memang disebut-sebut potensial maju sebagai capres karena elektabilitasnya yang besar di kisaran angka 20-30 persen. Namun demikian, hingga kini, belum ada kepastian dari PDI Perjuangan, partai yang menaungi Ganjar, bakal mencalonkan Gubernur Jawa Tengah tersebut.

Tak hanya pada figur capres, restu Jokowi juga diklaim oleh Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang dibentuk Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyatakan, pembentukan KIB sudah sesuai dengan harapan Jokowi.

Sebab, menurutnya, tiga partai politik yang tergabung dalam koalisi tersebut berpengalaman di bidang pembangunan. "Tentunya pengalaman dalam mengatasi pembangunan ini sudah didalami ketiga partai ini, dan tentunya ini cocok dengan apa yang diharapkan Pak Presiden," kata Airlangga dalam keterangannya, Kamis (19/5/2022). Airlangga mengatakan, baik Golkar, PAN, maupun PPP memiliki pengalaman di pemerintahan dan punya visi yang sama untuk membangun masyarakat Indonesia makmur, kaya, dan sejahtera.

Jokowi pun telah angkat bicara terkait ramainya klaim restu darinya untuk para tokoh maju ke panggung pilpres.

Menurut presiden, dia tak mungkin melarang figur-figur yang hendak maju pada pemilihan mendatang. "Istilahnya, saya kira karena menyampaikan kepada saya, masa saya bilang jangan, ndak, kan enggak gitu mestinya, ya silakan," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Jumat (12/8/2022).

Jokowi pun tidak masalah apabila sikapnya itu ditafsirkan sebagai restu ke beberapa tokoh, di antaranya Prabowo dan Ganjar, untuk berlaga di Pilpres 2024. Menurut Jokowi, dalam sebuah negara demokrasi, mustahil bagi seorang presiden untuk melarang anak buahnya maju sebagai calon presiden. "Enggak mungkin presiden ada misalnya menteri yang (datang) ke saya untuk menyampaikan itu kemudian saya bilang tidak, enggak bisa," kata kepala negara.

Merespons ini, Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menilai, Jokowi akan memberikan restu bagi siapa pun yang menyatakan hendak mencalonkan diri di pilpres. "Posisinya juga beliau kan presiden yang katakanlah melampaui semua partai dan demi menjaga keberlangsungan partai beliau akan menunjukkan keterbukaan bagi siapa pun yang ingin maju," kata Yunarto kepada Kompas.com, Minggu (14/8/2022). Namun, menurut Yunarto, restu presiden yang diklaim oleh beberapa tokoh itu belum akan memberikan dampak besar jika bersifat umum. Pengaruh yang signifikan baru akan tampak ketika presiden blak-blakan menyatakan satu nama yang dia dukung untuk menggantikan posisinya di kursi RI-1.

Yunarto menilai, sah-sah saja jika presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di negara kelak menyatakan dukungannya ke figur tertentu. "Menurut saya lumrah karena di Amerika Serikat pun seperti Barack Obama ketika bicara pemilu selanjutnya dia akan jelas mengambil sikap siapa yang akan menjadi penerusnya," ujarnya. Kendati demikian, lanjut Yunarto, embel-embel restu dari Jokowi belum tentu berpengaruh positif bagi seorang tokoh. Ini bergantung pada tingkat kepuasan publik terhadap presiden. Bisa jadi, dukungnan dari Jokowi justru jadi faktor pemberat karena angka kepuasan publik terhadap presiden rendah. "Menurut saya mesti dilihat pada masanya, ketika masa kampanye apakah endorse dari Jokowi akan mempengaruhi atau tidak itu akan ditentukan oleh bagaimana kondisi dari kepuasan publik terhadap Jokowi," tutur Yunarto.

Share this post