Pemerintah Susun Strategi Penyediaan SDM Tiga Provinsi Baru Papua

 

Pemerintah pusat bersama Pemerintah Provinsi Papua tengah menyiapkan strategi penyediaan aparatur sipil negara di tiga provinsi baru, yakni Papua Pegunungan, Papua Tengah dan Papua Selatan.

Muhammad Musaad mengatakan, pihaknya terus bertemu dengan pemerintah pusat untuk membahas penyediaan sumber daya manusia yang menjalankan roda pemerintahan di tiga provinsi baru. Pertemuan ini bertujuan untuk menentukan distribusi pegawai yang tepat sasaran dan sesuai kebutuhan daerah.

Terdapat sejumlah strategi untuk penempatan SDM di tiga provinsi yang baru. Di antaranya adalah pemanfaatan tenaga honorer dan menempatkan pejabat fungsional dari eselon dua serta tiga yang berkompeten dari sejumlah instansi di lingkup Pemprov Papua dengan sistem magang di tiga provinsi tersebut.

Musaad menuturkan, kementerian terkait masih memetakan kebutuhan tiga provinsi sebelum pelaksanaan serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D). Ia pun berharap para bupati di tiga provinsi baru telah menyiapkan lahan untuk kantor pemerintahan.

Pengisian ASN di Papua

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) ad interim Mahfud MD menjelaskan proses pengisian aparatur sipil negara (ASN) di tiga wilayah pemekaran Papua. Sumber daya manusia (SDM) harus mempertimbangkan aspek geospasial, desain organisasi, pengisian DPRD, dan pendanaan atau anggaran.

SDM di wilayah DOB Papua akan diprioritaskan diisi OAP, yakni 80 persen, sedangkan 20 persen lainnya diisi orang non-OAP. Selain itu, pemenuhan DOB Papua dilakukan melalui pemetaan jabatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah (pemda) masing-masing sesuai dengan kuota bagi OAP yang tersebar pada kementerian atau lembaga, termasuk pemda. Kemudian, pengalihan ASN dari daerah induk ke daerah pemekaran dan pemenuhan alokasi formasi baru apabila diperlukan.

Mahfud mengatakan pemerintah berpandangan bahwa kebutuhan ASN di DOB nantinya dapat dipenuhi dari tenaga honorer dan CPNS formasi 2021 dari provinsi induk.

“Penerima beasiswa S2 Papua sebanyak 434 orang dan lulusan IPDN periode 2017-2021 sebanyak 487 orang. Hal ini dilaksanakan dengan penghitungan DOB Provinsi Papua sebanyak 46.000 ASN dan mempertimbangkan kearifan lokal Papua dengan komposisi 80 persen OAP dan 20 persen non-OAP,” kata Mahfud dalam rapat kerja bersama Komisi II di ruang rapat Komisi II, gedung DPR, Jakarta, Senin (28/6/2022).

Pemekaran Akan Percepat Kesejahteraan Orang Asli Papua

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengeklaim pemekaran Papua merupakan sebuah upaya untuk melakukan percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua. Hal itu disampaikan Tito saat menyampaikan pendapat akhir pemerintah mewakili Presiden Joko Widodo dalam rapat paripurna.

Usulan pemekaran Papua berasal dari aspirasi masyarakat Papua, baik kepala daerah, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan. Selain itu, aspirasi juga disampaikan tokoh pemuda di wilayah Papua Selatan (Anim Ha), Papua Pegunungan (Lapago), dan Papua Tengah (Mee Pago). Aspirasi itu diterima langsung oleh presiden, wakil presiden, DPR, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan pimpinan kementerian serta lembaga lainnya.

“Pemekaran ini bertujuan tidak lain untuk mempercepat pembangunan, dan kita semua ingin agar kesejahteraan rakyat Papua, terutama orang asli Papua (OAP) akan meningkat dengan cepat juga dengan adanya pemekaran ini,” kata Tito.

Kebijakan pemekaran Papua merupakan amanat dan implementasi atas Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua, tepatnya Pasal 76. Dengan demikian, fondasi utama tiga RUU pemekaran tersebut harus menjamin dan memberikan ruang kepada OAP. Regulasi yang dibuat diharapkan dapat menjadi payung hukum yang konkret, terutama dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan pada tahap awal dan masa-masa selanjutnya pada tiga provinsi tersebut.

Mewakili pemerintah, Tito menyampaikan terima kasih kepada DPR yang telah menyetujui dan mengesahkan tiga RUU DOB Papua menjadi UU. Tak lupa, ia juga memberikan apresiasi khusus kepada gubernur Papua, ketua dan anggota Majelis Rakyat Papua (MRP), para pimpinan dan anggota DPRD Papua, para bupati dan wali kota se-tanah Papua, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda serta lapisan masyarakat di Tanah Papua yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan pemekaran.

Jalur birokrasi pemerintahan daerah juga diharapkan dapat diperpendek. Dengan begitu, pelayanan kepada masyarakat akan lebih baik lagi. “Kita harapkan dengan pemekaran ini, birokrasi menjadi lebih pendek, pelayanan masyarakat akan lebih baik, yang penting tadi, pembangunan lebih cepat,” kata Tito.

Pemerintah dan DPR pun berharap semua pihak menerima dan mendukung upaya percepatan pembangunan Papua untuk kesejahteraan masyarakat Papua tersebut. “Kita harapkan semua pihak dapat menerima ini demi kemajuan pembangunan Papua,” tegas Tito yang pernah menjabat kapolda Papua.

Share this post