Indonesia Kecolongan Covid-19 Lagi? Tidak Semudah Itu Kawan!

 

Pemerintah memutuskan untuk menaikkan level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 2 di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) selama satu bulan ke depan.

Keputusan tersebut sejalan dengan perkembangan kasus Covid-19 dalam beberapa waktu terakhir yang dipicu subvarian Omicron BA.4 dan BA.5. Kedua varian tersebut adalah penyebab kenaikan kasus Covid dalam negeri yang sempat tembus di angka 2.000 per hari.

Luhut Binsar Pandjaitan memastikan pemerintah  akan memberlakukan vaksin booster menjadi syarat perjalanan dan kegiatan masyarakat terbaru. Kebijakan ini akan diterapkan paling lama dua minggu lagi.

"Pemerintah akan menerapkan kebijakan insentif dan disinsentif dengan kembali mengubah dan memberlakukan persyaratan vaksinasi booster sebagai syarat mobilitas masyarakat ke area publik," kata Luhut dalam keterangan resmi.

Banyak Negara Sedang Gawat Covid

Berdasarkan data dari berbagai sumber ditemukan bahwa peningkatan kasus Covid-19 di beberapa negara terjadi begitu signifikan, seperti di Prancis, Italia, dan Jerman. Kenaikan signifikan juga terjadi di negara tetangga, Singapura. Kabar baiknya, Indonesia menempati posisi terendah pada kasus harian terhadap populasi, jika dibandingkan beberapa negara tetangga lainnya.

Penerapan kebijakan baru tersebut dilatarbelakangi oleh capaian vaksinasi booster yang masih rendah. Berdasarkan data Peduli Lindungi, dari rata-rata orang masuk mall perhari sebesar 1,9 juta orang, hanya 24,6 persen yang sudah booster. Di tengah peningkatan kasus yang terjadi, hal ini tentu sangat mengkhawatirkan, mengingat antibodi masyarakat akan semakin berkurang.

“Untuk mendorong vaksinasi booster, syarat perjalanan dan masuk tempat umum seperti mall dan perkantoran, akan diubah jadi vaksinasi booster. Sentra vaksinasi di berbagai tempat, seperti bandara, stasiun kereta, terminal, dan pusat perbelanjaan juga akan diaktifkan kembali untuk memudahkan masyarakat mengakses vaksinasi,” ungkap Menko Luhut.

Menko Luhut menambahkan, pemerintah juga telah meminta kepada TNI, Polri, serta Pemerintah Daerah untuk kembali mendorong kebijakan vaksinasi dan juga tracing. Hal ini dilakukan untuk mencegah kenaikan kasus secara meluas ke depannya sekaligus mempersiapkan langkah-langkah mitigasinya.

“Pemerintah hingga hari ini masih dan akan terus memberlakukan aturan PPKM Jawa-Bali hingga waktu yang masih belum ditentukan. Semua akan mengikuti hasil evaluasi yang dipimpin langsung oleh Presiden secara berkala,” tegasnya.

Dampak terhadap Ekonomi Relatif Kecil

Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listyanto selama kenaikan kasus ini tidak membuat rumah sakit penuh dan gejala berat, maka diperkirakan dampaknya tidak terlalu signifikan terhadap perekonomian nasional.

"Jika kenaikan Omicron ini tidak menyebabkan rumah sakit penuh karena gejala berat Covid, maka kemungkinan dampaknya mirip dengan kasus Omicron sebelumnya," kata Eko.

Sehingga dampak terhadap ekonomi diperkirakan relatif lebih kecil, terutama ketika dibandingkan dengan penyebaran varian delta setahun lalu. Berdasarkan data yang disampaikan Airlangga, mayoritas kasus aktif berada di kawasan Jawa-Bali. Hampir 95 persen kasus aktif menjangkiti Jawa-Bali.

Eko menilai wilayah Jawa-Bali menjadi kontributor terbesar ekonomi nasional. Sehingga jika pemerintah menerapkan kebijakan peningkatan level PPKM hingga ke level IV, maka dampaknya terhadap momentum pemulihan ekonomi akan langsung terasa.

"Jika sampai pengetatan di level yang membatasi pergerakan orang (PPKM level 4), maka ekonomi memang bisa melambat akibat kenaikan kasus Covid," kata dia.

Antibodi Orang Indonesia Tinggi

Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) kembali melakukan penelitian antibodi tubuh terhadap virus (Sero survei) beberapa waktu lalu untuk mengambil kebijakan dalam menghadapi Lebaran tahun 2022 di tengah pandemi Covid-19. Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa antibodi masyarakat Indonesia meningkat menjadi 99,2 persen.

Menteri Kesehatan mengatakan bahwa sebelumnya pemerintah telah melakukan Sero survei pada Desember 2021 lalu sekaligus pengukuran titer antibodi masyarakat. Budi menyebut bahwa saat ini, mayoritas masyarakat Indonesia sudah memiliki antibodi dan titer antibodi yang tinggi.

"Bulan Desember kita lakukan Sero survei ordenya masih di angka ratusan, titer antibodinya sekitar 500-600, di bulan Maret ini ordenya sudah di angka ribuan, sekitar 7.000-8.000. Ini menunjukkan bukan hanya banyak masyakarat yang sudah memiliki antibodi, tetapi kadar antibodinya tinggi," tuturnya.

Share this post