Transisi Kendaraan Dinas Menuju Listrik, Jokowi Perintahkan PLN Siapkan Infrastruktur untuk Kendaraan Listrik
MEDIA BERITA - Kendaraan operasional instansi pemerintahan bakal beralih ke kendaraan listrik. Ini menjadi perintah Presiden Jokowi melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diteken Jokowi pada 13 September 2022.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengklaim, pihaknya sudah menyiapkan infrastruktur dan layanan pendukung untuk kebutuhan pengguna kendaraan listrik.
Untuk memudahkan pengisian daya kendaraan listrik, PLN juga menyiapkan layanan pendukung home charging beserta instalasi charging kendaraan listrik di rumah pelanggan.
PLN telah berkolaborasi dengan produsen kendaraan listrik dan Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) dalam penyediaan layanan home charging untuk memudahkan pengguna kendaraan listrik.
Pihaknya bahkan memberikan diskon pengisian daya sebesar 30 persen mulai pukul 22.00 WIB sampai 05.00 WIB.
“Karena sebenarnya pengisian kendaraan listrik akan lebih banyak dilakukan di rumah, seperti halnya kita mengisi daya handphone atau laptop," ujar Darmawan dalam keterangan di Jakarta, Kamis (15/9/2022).
Pengisian Listrik di Jalan
Pengguna kendaraan listrik tak perlu khawatir kehabisan daya listrik di jalan saat bepergian. PLN menghadirkan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU). Saat ini sudah tersedia 150 unit SPKLU PLN pada 117 lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia.
“Adapun rencana penambahan sampai akhir tahun 2022 akan terbangun lagi sejumlah 110 unit SPKLU untuk mendukung peta jalan nasional di seluruh Indonesia, termasuk dalam mendukung kegiatan KTT G20 di Bali," kata dia.
PLN juga menyediakan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU), dimana saat ini telah ada 5 unit yang terpasang di Jakarta, dan 2 unit di Surabaya.
70 unit SPBKLU akan dibangun di tahun 2022 dengan jumlah sekitar 300 baterai yang tersebar di Pulau Jawa dan Bali.
"Kami terus berkomunikasi dengan BUMN lain, misalnya Kereta Api, Angkasa Pura, Pelindo, TWC, Jasa Marga bagaimana kita akan membangun SPKLU di lokasi-lokasi strategis ini," katanya.
PLN sudah berkolaborasi dengan Himpunan Bank Negara (Himbara) untuk menghadirkan pembiayaanyang terjangkau dan mudah bagi masyarakat yang mau beralih ke kendaraan listrik. Ini tak lain untuk memercepat penetrasi kendaraan listrik di pasar.
Pihaknya juga telah meluncurkan Electric Vehicle Digital Services (EVDS) yang terintegrasi dengan SuperApps PLN Mobile. Ini untuk menjawab kebutuhan masyarakat terkait kendaraan listrik.
"Masyarakat lebih mudah mendapatkan layanan kelistrikan apalagi untuk kendaraan listriknya. Mau tambah daya, pasang baru, bahkan membeli kendaraan listrik ini bisa melalui EVDS yang terintegrasi dengan PLN Mobile," katanya.
0 Response to "Transisi Kendaraan Dinas Menuju Listrik, Jokowi Perintahkan PLN Siapkan Infrastruktur untuk Kendaraan Listrik"
Posting Komentar