Bansos Dana Desa, Komitmen Menjaga Ketahanan Pangan

MEDIA BERITA - Kenaikan harga BBM yang dilakukan pemerintah pekan lalu, dipastikan berdampak besar terhadap kenaikan harga sembako. Pemerintah pun akan memanfaatkan dana desa untuk mengalokasikan bantuan langsung tunai (BLT). Dana itu bersumber dari dana desa (DD).

Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati, menegaskan, pemanfaatan DD yang turut dipakai pengendalian inflasi daerah di tingkat desa akan fokus di sektor ketahanan pangan. Yakni, untuk meningkatkan ketersediaan, baik dari hasil produksi masyarakat desa maupun dari lumbung pangan desa. 

’’Artinya, pemerintah ingin, desa menjadi garda terdepan dalam pemenuhan kebutuhan pangan dengan meningkatkan keterjangkauan pangan bagi warga masyarakat desa,’’ ungkapnya.

Berdasarkan Kepmendesa Nomor 97 Tahun 2022, pengendalian inflasi daerah pada tingkat desa, di antaranya penyediaan data dan informasi hasil produksi dan harga komoditas di desa, terutama pangan, produksi komoditas dari dalam desa, dan kegiatan ekonomi terpadu, mulai pasokan bahan baku, proses produksi, dan konsumsi.

Termasuk juga mengarah bantuan kepada kelompok pengelola usaha tani, pemberdayaan kelompok tani, hingga penambahan modal usaha BUMDes unit usaha ketahanan pangan. ’’Jadi kami melihat, pemerintah desa itu memiliki kemampuan menekan tingkat inflasi pangan dengan menggunakan dana desa. Sehingga pemanfaatan dana desa harus dimanfaatkan secara aktif dan efektif,’’ paparnya.

Saat ini, kata Ikfina, komoditas volatile food tengah menjadi perhatian serius nasional dalam pengendalian inflasi. Meliputi, cabe, bawang merah, daging ayam, telur ayam, gula pasir, bawang putih, minyak goreng dan beras. Sehingga, sebagai antisipasi, pemerintah punya harapan besar dengan memanfaatkan DD menjadi support para kelompok tani dalam meningkatkan produktivitas hasil komoditas pertanian. Disamping pemda juga memberi support dalam berbagai kegiatan pangan dan bantuan tunai langsung.

’’Jadi, ketika volatile food bahan tadi tidak aman, hal yang harus dilakukan adalah bagaimana caranya agar barang-barang ini mencukupi kita semua. Nah, pemerintah desa ini nanti bisa berperan aktif, bisa masuk untuk support melalui DD,’’ tandasnya.

Menurutnya, prinsipnya dalam mengendalikan inflasi tetap pada 4K. Yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif. Dalam pemenuhan itu, desa tidak lagi sebagai objek, melainkan menjadi subjek dan ujung tombak dalam pengendalian inflasi. ’’Sedangkan, untuk komunikasi efektif, bagaimana kita meredam panic buying di masyarakat sehingga ketersediaan pasokan bisa dijamin,’’ tegasnya.

Share this post