Di kala Jokowi Memberikan Titah kepada Hadi Tjahyanto

Hadi Tjahjanto mengungkapkan perintah Jokowi saat mengesahkan dirinya sebagai menteri. Ia mengatakan, bahwa salah satu tugas yang diamanatkan kepadanya adalah melanjutkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

"Memang perintahnya adalah yang pertama agar program PTSL sertifikat ini dilanjutkan sesuai dengan target 126 juta, saat ini sudah terealisasi sebanyak 80 juta. Kemudian yang kedua adalah menyelesaikan konflik agraria dan yang ketiga adalah menyelesaikan tata ruang IKN di Balikpapan," ungkap Hadi dalam program Podkabs yang ditayangkan channel Youtube Sekretariat Kabinet RI, dikutip Minggu (3/7/2022).

Ia mengaku yakin akan mampu menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Jokowi berbekal ilmu manajemen pertempuran yang dipelajarinya saat masih berada di kesatuan militer.

"Ini saya kira mudah dengan manajemen pertempuran, manajemen perang kan ada deteksi, identifikasi, eksekusi. Itu sudah kemarin dalam satu minggu sudah saya laksanakan dan di tiga tempat semuanya berjalan normal dan selesai masalah di daerah," ujarnya.

PTSL Memberikan Dampak Positif terhadap Ketahanan Ekonomi

Program Strategis Nasional (PSN) Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang diusung Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) harus menyentuh tiap lapisan masyarakat. Tujuannya agar masyarakat memiliki kepastian hukum hak atas tanahnya dan juga memiliki akses ke lembaga keuangan formal. Sehingga, diharapkan dapat tercipta peningkatan ekonomi, bagi individu masyarakat itu sendiri maupun daerahnya.

Rahmat Muhajirin menjelaskan, proses sistem kerja PTSL berawal dari pemetaan dari masing-masing kelurahan. Ketika masing-masing kelurahan telah terpetakan, diharapkan terbentuk kecamatan lengkap bahkan kota atau kabupaten lengkap dalam hal pemetaan tanah. “Ini yang memang ingin kita bentuk. Banyak kementerian/lembaga (K/L) yang fokus pada program-program di desa, salah satunya PTSL. Ya tujuannya agar desa semakin maju dan memberi dampak pada ketahanan ekonomi,” terangnya.

Dalam kegiatan ini, Rahmat Muhajirin juga mengimbau kepada para kepala desa dan perwakilan masyarakat, untuk turut serta menyosialisasikan dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam program PTSL. 

“Tolong Bapak/Ibu setelah pulang mohon untuk kegiatan ini disosialisasikan agar masyarakat mau ikut program PTSL. Supaya pada tahun 2023 semua tanah di Indonesia ada peta bidangnya, pada tahun 2025 sudah terdaftar PTSL,” imbaunya.

Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Penataan Agraria, Awaludin mengemukakan bahwa persoalan tanah tak hanya menyangkut pada pendaftaran tanah atau penataan aset, namun juga pemanfaatan tanah atau penataan akses. “Tujuan Reforma Agraria adalah dengan memberikan kepastian hak, yang akan memberikan kesejahteraan kepada penerima hak tersebut. Kita juga memberikan pembinaan bagaimana penggunaan Sertifikat Hak atas Tanah ini,” imbuh Awaludin.

Hadi Tjahyanto, PTSL,  dan Tanah IKN

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR RI/BPN), Hadi Tjahjanto mengungkapkan fokus yang menjadi target dalam menjalankan tugas yang diberikan negara. Hadi akan melakukan percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, serta penanganan persoalan pertanahan di lokasi Ibu Kota Negara (IKN), Nusantara.

Terkhusus soal pendaftaran tanah, Menteri ATR/Kepala BPN optimis bahwa jajaran Kementerian ATR/BPN dapat segera menyelesaikan target sisa pendaftaran tanah dengan memperbaiki strategi metode kerja, penambahan personel, dan meningkatkan sinergi antara empat pilar, yaitu Kementerian ATR/BPN, unsur pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan badan peradilan.

"Melalui penguatan sinergi empat pilar ini dapat mengentaskan dan memberantas mafia tanah," kata Hadi, dalam Rapat Kerja Teknis Monitoring dan Evaluasi Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan, Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Ditjen PHPT) pada Senin (04/07/2022) di Hotel Shangri-La, Jakarta..

Hadi Tjahjanto menekankan betapa pentingnya empat pilar tersebut untuk bersinergi dalam memberantas mafia tanah.

Lebih lanjut, Menteri ATR/Kepala BPN mengatakan bahwa tuntutan masyarakat terhadap standar layanan publik saat ini juga semakin meningkat seiring dengan semakin dinamisnya gaya hidup dan pola interaksi manusia. Masyarakat saat ini menginginkan kemudahan dan kecepatan untuk mengakses layanan publik, tanpa kendala ruang dan waktu melalui sebuah sistem digital yang aman, andal, transparan, dan akuntabel.

Oleh sebab itu,  Hadi Tjahjanto mendorong agar jajaran Kementerian ATR RI/BPN terus berkomitmen dalam memperbaiki sistem layanan pertanahan. Tujuannya agar semakin memudahkan masyarakat dalam mendapatkan layanan pertanahan.

Share this post