Sri Mulyani dan Upaya dalam Pemerataan Ekonomi di Seluruh Indonesia

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan berbagai upaya untuk menciptakan pemerataan di seluruh Indonesia. Selain pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), pembangunan jalan tol Trans-Sumatera dan pembangunan food estate di luar Jawa juga merupakan salah satu upaya untuk menciptakan nilai tambah perekonomian Indonesia.

“Upaya tersebut juga merupakan salah satu cara kita untuk menciptakan tidak hanya nilai tambah ekonomi, tapi juga pemerataan yang tidak hanya berfokus kepada Pulau Jawa,” ujar Menkeu dalam sesi wawancara eksklusif di sela-sela kegiatan di Indonesia-Singapura Business Forum, yang disiarkan pada Rabu (15/06).

Menkeu menjelaskan, saat ini Indonesia sebagai negara berkembang memiliki size ekonomi cukup besar di jajaran negara-negara G20. Bahkan, Indonesia adalah negara dengan perekonomian terbesar di tataran ASEAN.

“Ini merupakan salah satu bentuk kesempatan bagi kita untuk bisa membuat Indonesia sebagai destinasi dari pembangunan dan juga investasi untuk para pelaku usaha di dalam negeri maupun di luar negeri,” jelas Menkeu.

Untuk mendukung hal tersebut, Indonesia melakukan berbagai macam sosialisasi dan komunikasi mengenai arah pembangunan di Indonesia.

“Hal itu juga di dalam rangka tujuan kita untuk terus menjaga sustainabilitas dari pemulihan ekonomi yang selama 3 tahun terakhir ini sangat tergantung pada APBN,” tukas Menkeu.

Menkeu mengatakan, saat ini proses pemulihan sudah mulai terjadi yang ditandai dengan mobilitas masyarakat yang mulai tinggi, kegiatan, konsumsi dan investasi mulai berjalan, serta kegiatan ekspor juga mulai meningkat.

“Sehingga APBN kita mulai bisa berbagi peranan dengan masyarakat dan swasta, baik dari dalam dan luar negeri,” kata Menkeu.

Pentingnya Transformasi Ekonomi Menuju Indonesia Maju 2045

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut bahwa Indonesia ingin meraih visi jangka panjang untuk menjadi negara maju pada tahun 2045. 

Menurutnya, untuk mencapai cita-cita tersebut, Indonesia perlu melakukan transformasi ekonomi. Fondasi dari perekonomian Indonesia yang masih membutuhkan perhatian sangat besar adalah dari sisi produktivitas.

“Kalau kita lihat salah satu Produktivitas itu bisa dijelaskan dari kualitas SDM, seperti pendidikan dan kesehatan, dimana ini menjadi perhatian kita selama pandemi ini, dan juga dari sisi infrastruktur birokrasi, dan dari sisi transformasi ekonomi,” tutur Sri Mulyani, dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (15/06).

Adapun, transformasi ekonomi yang bisa menciptakan nilai tambah, misalnya sektor manufaktur sekarang ini terlihat banyak sekali upaya untuk melakukan hilirisasi sehingga nilai tambah dari banyak komoditas yang dimiliki Indonesia bisa muncul dan dengan demikian bisa memperkuat perekonomian.

“Tidak hanya menciptakan tambahan kesempatan kerja, tapi kita juga bisa ekspor. Sehingga neraca pembayaran kita sekarang ini dalam posisi surplus, current account maupun trade account-nya. Itu menambah daya tahan kita,” jelasnya. 

Sri mulyani juga mengatakan, bahwa pembangunan IKN dapat menjadi salah satu penggerak transformasi perekonomian Indonesia. Sebab, Indonesia bisa semakin menyeimbangkan pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang selama ini lebih dari 50% selalu sangat tergantung kepada Pulau Jawa. 

Dia juga berharap pembangunan IKN akan menjaga atau semakin memperkuat momentum pemulihan dimana peranan dari swasta dalam negeri dan luar negeri akan bisa ikut dalam mengayun dan memperkuat pemulihan ekonomi tersebut.

“Yang paling penting di dalam sebuah pembangunan tentu (desain) awalannya, bagaimana kita mendesain sebuah Ibukota Negara yang tidak hanya mampu menciptakan confidence tetapi juga keinginan untuk menarik partisipasi masyarakat, dunia usaha, maupun bahkan internasional,” imbuh Sri Mulyani.

Pemindahan Ibu Kota Negara Upaya Reorientasi Pemerataan Pembangunan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemindahan ibu kota negara merupakan upaya reorientasi pemerataan pembangunan dan transformasi perekonomian.

Selain itu juga, program pemindahan tersebut masuk dalam kebijakan fiskal tahun 2022.

"Pemindahan ibu kota menjadi penting karena merefleksikan kebutuhan pemerataan pembangunan, non-Jawa dan non-Jakarta sentris. Selain itu, ibu kota baru perlu didirikan untuk menciptakan keseimbangan antara cita-cita kemajuan bangsa, kehati-hatian dan kemampuan daya dukung keuangan negara," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Dewan Perwakilan Rakyat di Kompleks Parlemen, Senin (31/5/2021).

Menurutnya, hal tersebut sesuai dengan kebutuhan Indonesia di masa depan yang modern, mobilitas tinggi, demografi berubah, dan lingkungan yang sustainable atau berkelanjutan.

Adapun terkait pembiayaan dan mitigasi risiko pemindahan ibu kota ini dilakukan melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Selain itu juga melalui skema kerja sama pemerintah, badan usaha, pemberdayaan swasta, dan penugasan badan usaha milik negara.

Dengan begitu, kebutuhan jangka menengah dan jangka panjang terhadap kebutuhan pembangunan pemulihan ekonomi, konsolidasi fiskal, serta tetap melihat Covid-19 sebagai jangka pendek tidak akan mengalami perubahan.

“Sehingga kita tetap bisa menjaga berbagai kepentingan secara seimbang,” imbuhnya.

Share this post